proses penyusunan anggaran

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

KETERKAITAN RENSTRA, ANGGARAN BERBASIS

KINERJA, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Perencanaan Stratejik dan Rencana Pembangunan di Daerah

1) Rencana Stratejik

Untuk menyusun ABK, pemerintah daerah terlebih dahulu harus

mempunyai Renstra. Renstra merupakan kegiatan dalam mencari tahu

dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus

menuju, dan bagaimana cara (stratejik) untuk mencapai tujuan itu. Oleh

karenanya, renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan

stratejik tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya

(positioning) pada masa yang akan datang.

Renstra memberikan petunjuk tentang mengerjakan sesuatu

program/kegiatan yang benar (doing the right things). Oleh karena itu,

bahasa yang digunakan dalam perumusan renstra haruslah jelas dan nyata

serta tidak berdwimakna sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk/arah

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

Pada prinsipnya, terdapat beberapa langkah yang lazim dalam melakukan

perencanaan stratejik yaitu, merumuskan visi dan misi organisasi,

melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal (environment

scanning) dengan melihat lingkungan stratejik organisasi, merumuskan

tujuan dan sasaran (goal setting), dan merumuskan stratejik-stratejik untuk

mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Satu hal lagi yang juga dalam

praktek di berbagai negara dijumpai adalah perumusan indikator-indikator

penting dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 9

Dalam rangka menyusun renstra, pemda terlebih dahulu harus

merumuskan visi yang menyatakan cara pandang jauh ke depan kemana

instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Untuk menjabarkan lebih lanjut dari visi yang telah ditetapkan, maka

pemerintah daerah membuat misi. Misi adalah sesuatu yang harus

dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan,

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Tujuan stratejik memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau

diinginkan organisasi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi

yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan stratejik, maka dapat

diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun

kedepan.

Sasaran stratejik merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan,

yang merupakan bagian integral dalam proses pencapaian kinerja yang

diinginkan. Fokus utama penentuan sasaran ini adalah tindakan dan

alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian

kinerja yang diinginkan. Pada masing-masing sasaran tersebut ditetapkan

program kinerjanya yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan

terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan

untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan

cerminan dari strategi konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaikbaiknya

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 1 0

Perencanaan Program menjelaskan hubungan garis organisasi

secara kolektif yang menunjukkan apa yang hendak dicapai dan

bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program

dan sasaran. Program-program dasar yang merupakan prioritas

dan memenuhi tingkat pelayanan yang diharapkan sudah harus

diidentifikasikan dan disepakati untuk dilaksanakan, dan bila

perlu kemudian dibagi dalam sub program. Program dan sub

program tersebut memperlihatkan tingkat kerincian yang lebih

tinggi mengenai hasil yang diharapkan, klien dan konsumen

(harapan masyarakat), sasaran dan biayanya/ anggarannya.

Perencanaan Operasional unit kerja dibuat di satuan kerja

perangkat daerah dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang

secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program

dilaksanakan di setiap unit kerja. Unit kerja juga harus menunjukkan apa

inovasi yang direncanakan dalam beberapa tahun mendatang guna

memperbaiki kinerja berupa kegiatan dan atau program. Inovasi harus

menunjukkan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi

pengoperasian tanpa mengorbankan efektifitas program atau dapat juga

meningkatkan efektifitas program tanpa menciptakan inefisiensi yang lebih

tinggi.

Hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan program adalah sebagai

berikut:

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Program

Penyusunan program bertujuan untuk mendukung pencapaian

tujuan dari masing masing satuan kerja perangkat daerah daerah.

Tujuan dari masing masing satuan kerja perangkat daerah ditetapkan

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 1 1

guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah

(provinsi/kabupaten/kota).

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004

tentang pemerintah daerah, pada dasarnya kewenangan daerah

telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Pada pasal 10 (1)

menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi

urusan pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan

pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,

moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pasal 10 (2) menyatakan

bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1),

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembatuan. Pasal 13 dan 14 menetapkan

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten.

(2) Mendefinisikan Program

Bagian yang penting sebelum menyusun program adalah

mendefinisikan program dan kebutuhan program itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui, program seperangkat kegiatan yang

dituangkan dalam rencana tindak untuk merealisasikan suatu tujuan

yang telah diindentifikasikan terlebih dahulu.

Beberapa pertanyaan kunci untuk mendefinisikan program dapat

membantu penyusunan program seperti halnya :

a. Apa tujuan dari program ?

b. Apakah program dapat dicapai ?

c. Mengapa program diperlukan ?

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 1 2

d. Apa efek dari mandat yang diberikan ?

e. Apa saja faktor luar yang cenderung dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan ?

f. Siapa saja pihak pihak yang berkepentingan ?

g. Aktivitas utama apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

pihak yang berkepentingan ?

(3) Informasi sebagai Dasar Penyusunan Program

Pertanyaan kunci di atas membutuhkan berbagai informasi dan data

yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bagian dari

justifikasi penyusunan program. Bagaimanapun, tujuan program

merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan yang telah ditetapkan

bersama sama dengan DPRD yang bersangkutan (pihak legislatif).

Data dalam beberapa tahun terakhir dan proyeksi mendatang dapat

menggambarkan kecenderungan terhadap perekonomian,

perpajakan, dan kependudukan yang secara tajam akan

mempengaruhi lingkungan pemerintahan daerah. Berbagai data yang

dapat diperoleh seperti : kecenderungan perekonomian (konjungtur

ekonomi), tingkat bunga dan inflasi termasuk proyeksinya.

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan bagi pemerintah

daerah, tingkat tenaga kerja dibandingkan populasinya, surplus atau

defisit anggaran pemerintah pusat dan sebagainya. Harus

diperhatikan pula berbagai perubahan yang akan mempengaruhi

relevansinya program seperti halnya perubahan ekonomi, perubahan

sosial, opini publik, perubahan teknologi.

(4) Mengidentifikasi Masyarakat dan Harapannya

Telaahan kecenderungan dan dampaknya pada penyusunan program

dan rencana operasi perangkat pemerintahan daerah dimulai dengan

langkah dengan mengidentifikasikan masyarakat dan harapannya :

a. Pada lingkup penyusunan program.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 1 3

  • • Mengidentifikasi kegiatan pemerintah daerah berorientasi

kepada masyarakat.

  • • Mengidentifikasi aktivitas pada berbagai lapisan masyarakat

tersebut.

  • • Mengidentifikasi setiap jenis masyarakat dalam kaitannya

dengan aktivitas yang diberikan.

  • • Kebutuhan, kondisi, dan perilaku masyarakat yang

mempengaruhi pemerintah daerah.

  • • Pengalaman masyarakat terhadap pemenuhan harapannya,

dan pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab berdasarkan

identifikasi tersebut adalah aktivitas pemerintah daerah apa

yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

  • • Kondisi dan perilaku masyarakat yang dapat dicoba untuk

dirubah.

  • • Kondisi dan perilaku tersebut ada pada masyarakat yang

mana.

b. Pada lingkup perencanaan operasional

Tujuan identifikasi adalah untuk memberi petunjuk pada perangkat

unit pemerintah daerah untuk mengembangkan sendiri cara

mengidentifikasi manfaat yang diperlukan masyarakat, dampaknya

pada program pemerintah daerah dan penetapan target populasi.

Proses pengembangan tujuan dan hasil yang diharapkan

dilakukan oleh perencana pada masing masing unit kerja, manajer

program dan manajer data dalam memilih indikator yang mewakili

hasil dari program tersebut. Pengembangan tujuan dan

pengukuran, manfaatnya bagi manajemen adalah agar dapat

mengevaluasi dan membantu dalam :

  • • Mengkonkritkan cara pencapaian hasil.
  • • Menetapkan dasar dari penilaian efektifitas dari kebijakan

dan program.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 1 4

  • • Mengkomunikasikan realisasi hasil.

Prosedur dari pengembangan pengukuran manfaat dimulai

dengan pelatihan pada tiap bagian/departemen, membentuk tim

kerja untuk mengembangkan pengukuran manfaat,

mendokumentasikan hasil review-review pengukuran manfaat dan

mengembangkan “ sasaran- sasaran administrasi”.

(5) Mengembangakan Strategi, Aktivitas Inovasi, dan Memilih Program

Statistik.

Langkah lain yang dianggap perlu dalam perencanaan operasional

unit kerja adalah mengembangkan stratejik, aktivitas inovasi dan

memilih program statistik.

Rencana operasinya harus menunjukkan bagaimana sasaran setiap

unit kerja dipenuhi. Karenanya, setiap sasaran unit kerja harus

memasukkan informasi tentang pendanaan anggaran dan unit

organisasi yang langsung bertanggungjawab pada sasaran tersebut.

Rencana operasional juga harus mencantumkan setiap rencana

inovasi selama lima tahun kedepan untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi dengan menggunakan tingkat pendanaan pada saat ini.

Mengembangkan stratejik, aktivitas dan inovasi pada proses

operasi teknologi dan skill, manusia, inovasi, modal, dan sumber

daya lain dapat dilakukan juga pada operasional unit kerja

bersangkutan.

Penjelasan dan uraian mengenai proses teknologi dan

sumber daya yang digunakan harus lebih rinci. Unit Kerja

dapat mengembangkan secara terpisah dan detail untuk

setiap rencana teknik, manusia, dan sumber daya modal.

Inovasi adalah stratejik dan aktivitas rencana unit kerja untuk

mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang lebih dari setiap sasaran.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 1 5

Diasumsikan berbagai inovasi dapat dilakukan jika dana tersedia.

Selanjutnya, review dan seleksi program statistik termasuk

didalamnya pengukuran output, pengukuran efisiensi dan pengukuran

lain yang dapat menjelaskan aspek penting dari operasi unit kerja.

2) Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan

ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa

mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan

tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau

indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah

ditetapkan.

Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan

mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan kinerja

membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah

diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk didalamnya

pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

3) Indikator Kinerja

Bagian penting dalam penyusunan ABK adalah menetapkan ukuran atau

indikator keberhasilan sasaran dari fungsi-fungsi belanja. Oleh karena

aktivitas dan pengeluaran biaya dilaksanakan pada tiap satuan kerja

perangkat daerah, maka kinerja yang dimaksud akan menggambarkan

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi unit

kerja tersebut.

Pencapaian kinerja dapat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). Informasi dalam laporan tersebut dapat

memberikan kontribusi pada:

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 1 6

- Pengambilan keputusan yang lebih baik yaitu dengan menyediakan

informasi kepada pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengendalian,

- Penilaian kinerja dengan menghubungkan dua hal yaitu kinerja individu

dan kinerja organisasi dalam aspek manajemen personalia sekaligus

memotivasi pegawai pemerintahan,

- Akuntabilitas, dengan membantu pimpinan dalam memberikan

pertanggungjawaban,

- Pemberian pelayanan, dengan peningkatan kinerja layanan publik,

- Partisipasi publik dapat ditingkatkan dengan adanya laporan yang jelas

atas ukuran kinerja. Masyarakat akan terdorong untuk memberikan

perhatian lebih besar sekaligus memberikan motivasi atas pelayanan

publik agar dapat memberikan jasa layanan yang lebih berkualitas

dengan biaya yang rasional,

- Perbaikan penanganan masalah masyarakat dengan jalan memberikan

pertimbangan kepada masyarakat guna memberikan jasa layanan yang

lebih nyata dan spesifik.

Pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari

siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas

anggaran itu sendiri. Rencana stratejik yang dituangkan dalam target

tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus.

Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan

bagaimana ABK digunakan sebagai umpan balik (feed back) dalam

rencana stratejik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.

Rencana pembangunan jangka panjang

Rencana pembangunan jangka panjang yang disusun oleh pemerintah

daerah, disebut rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang

disingkat menjadi RPJP Daerah, RPJP Daerah adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk jperiode 20 tahun yang memuat

visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana

pembangunan jangka panjang nasional.

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :

- penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

- musyawarah perencanaan pembangunan

- penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP daerah. Rancangan awal

RPJP yang disusun Bappeda tersebut akan digunakan sebagai bahan

pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), diselenggarakan

Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan

mengikut sertakan masyarakat (antara lain LSM, asosiasi profesi,

pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta kalangan dunia

usaha), dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil

musyawarah tersebut Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah.

RPJP Daerah ditetapkan dengan Perda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah

daerah, disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah yang

disingkat menjadi RPJM daerah. Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang 25

tahun 2004 menyatakan bahwa : RPJM daerah merupakan penjabaran

dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya

perpedoman pada RPJP daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional,

memuat arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah,

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 2 6

kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas

satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

Penjelasan pasal 5 (2), disebutkan bahwa rencana pembangunan jangka

menengah daerah (RPJM daerah) dalam ayat ini merupakan rencana

stratejik daerah (Renstrada).

Penyusunan RPJM daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :

- penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.

- penyiapan rancangan rencana kerja.

- musyawarah perencanaan pembangunan.

- penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Rancangan awal RPJM daerah disusun oleh Kepala Bappeda yang

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam

stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program perioritas kepala

daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan

oleh Kepala Bappeda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,

menyiapkan rancangan rencana stratejik satuan kerja perangkat daerah

(Renstra – SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat

visi, misi, tujuan, stratejik, kebijkan, program dan kegiatan pembangunan.

Rancangan Renstra-SKPD digunakan oleh Kepala Bappeda untuk

menyusun rancangan RPJM daerah yang akan digunakan sebagai bahan

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

jangka menengah.

Musrenbang jangka menengah daerah dalam rangka menyusun RPJM

daerah dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah kepala daerah

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 2 7

dilantik dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan

mengikutsertakan masyarakat. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM

daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah.

RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat

tiga bulan setelah kepala daerah dilantik. Setelah ditetapkannya RPJM

daerah, satuan kerja perangkat daerah segera menyesuaikan Renstranya

dengan RPJM daerah yang telah disahkan dan ditetapkan dengan

peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana pembanguna tahunan daerah, yang selanjutnya disebut rencana

kerja pemerintah daerah ( RKPD ), adalah dokumen perencanaan untuk

periode satu tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP,

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, perioritas pembangunan

daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuhdengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

- penyiapan rancangan awal RKPD

- penyiapan rancangan rencana kerja.

- musyawarah perencanaan pembangunan.

- penyusunan rancangan akhir RKPD

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran

dari RPJM daerah.

Kepala Satuan Keja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 2 8

awal RKPD yang disusun oleh Kepala Bappeda. Selanjutnya Kepala

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan

menggunakan Renja-SKPD tersebut.

Rancangan RKPD menjadi bahan dalam musrenbang yang

diselenggarakan oleh Kepala Bappeda. Musrenbang diikuti oleh unsurunsur

penyelenggara pemerintahan.

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil

Musrenbang.

RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman

penyusuna RAPBD.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya

lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah

dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian

keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan

pertanggungjawaban kepada publik.

Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk

digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja

pemerintah.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam

kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk

efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil

tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti

dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 2 9

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan.

Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan (Renja SKPD ) yang

merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan

merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja.

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran

berbasis kinerja adalah :

1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.

2) Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi pencapaian kinerja

dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara

biaya dengan prestasinya.

Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan

dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan

implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.

2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.

3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,

waktu dan orang).

4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.

5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 3 0

3. Standar Pelayanan Minimal

1) Pengertian Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 (4), menyatakan bahwa

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara

bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat

adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib

oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan

akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Disamping itu, SPM juga dapat dipakai sebagai alat

pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah.

Pengertian SPM dapat dijumpai pada beberapa sumber, antara lain :

  • • Undang-Undang 32 tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan

bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi

persyaratan minimal kelayakan.

  • • Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 (1) b

menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja

memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya

satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; Ayat (2) menyatakan

bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah

dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan

Standar Biaya.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 3 1

  • • Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8

Juli 2002 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur

untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah

yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dari berbagai pengertian tersebut, secara umum dapat diikhtisarkan

bahwa SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus

disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM

akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari

pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau

kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh

masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan

publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan urusan wajib

merupakan pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan

oleh pemerintah. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa, SPM

ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini departemen teknis,

sedangkan pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 32 Tahun

2004 pasal 167 (3).

2) Manfaat Standar Pelayanan Minimal

SPM mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

􀂃 Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu

pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat,

􀂃 Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran

yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik,

􀂃 Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja,

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 3 2

􀂃 Masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah

memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas

pemerintah daerah kepada masyarakat,

􀂃 Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian

kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu

pelayanan,

􀂃 Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah

daerah dalam pelayanan publik,

􀂃 Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh

institusi pengawasan.

3) Prinsip-Prinsip Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Beragamnya kondisi daerah, baik kondisi ekonomi, sosial, budaya,

maupun kondisi geografis akan berdampak pada kemampuan daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain

setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam

mengimplementasikan SPM. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam

penerapan SPM perlu dipahami. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

(1) SPM diterapkan pada seluruh urusan wajib pemerintah daerah.

(2) SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah

pusat.

(3) SPM bersifat dinamis, dalam arti selalu dikaji dan diperbaiki dari waktu

ke waktu sesuai dengan kondisi nasional dan perkembangan daerah.

(4) SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah,

penganggaran, pengawasan, pelaporan dan sebagai alat untuk

menilai pencapaian kinerja.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 3 3

4. Keterkaitan antara Renstra/Renja, ABK, dan SPM

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan membuka jalan bagi pemerintah

daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 32

tahun 2004 pasal 10 (2), ”pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Urusan-urusan wajib

yang menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan oleh pemerintah

daerah juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut khususnya

pasal 13 dan 14.

Pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah daerah harus memenuhi

kebutuhan dasar masyarakatnya, untuk itulah pemerintah pusat sebagai

fasilitator penyelenggaraan otonomi daerah, menetapkan suatu standar

pelayanan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah, agar

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terjamin jumlah dan kualitas

minimalnya dan tepat guna, yaitu SPM. Dengan adanya SPM akan terjadi

pemerataan pelayanan publik dan terhindar dari kesenjangan pelayanan

antar daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, SPM ditetapkan oleh

pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, yang mengatur jenisjenis

pelayanan apa saja yang harus disediakan oleh pemda termasuk target

kinerja minimal yang harus dicapai.

Penetapan SPM ditujukan untuk merangsang tumbuhnya akuntabilitas

pemerintah daerah. SPM ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan

penetapan program dan perencanaan kerja/kegiatan pelayanan publik yang

menjadi urusan wajib pemda, terutama dalam kinerja anggarannya.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 3 4

Dalam hal yang berkaitan dengan kinerja anggaran, pemda harus menyusun

anggaran berdasarkan kinerja yang jelas dan terarah yang biasa disebut

dengan ABK.

Dalam penyusunan ABK, pemerintah daerah harus menyusunnya

berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kinerja yang

dimaksud dalam SPM ini adalah target-target yang merupakan tolok ukur

yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan suatu kegiatan. Indikator

keberhasilan dan target-target (indicator output, outcome, benefit, impact)

yang ada dalam SPM akan digunakan untuk menetapkan target-target

kegiatan dan menghitung ASB serta menghitung rencana anggaran kegiatan.

Program dan rencana kegiatan, termasuk tolok ukur kinerjanya yang

merupakan pelaksanaan dari urusan wajib, selanjutnya dituangkan dalam

rencana kinerja instansi terkait.

Dengan kata lain, program, kegiatan, indikator keberhasilan, target/tolok ukur

kinerja, ASB dan rencana anggaran kegiatan yang tertuang dalam

Renstra/Renja dalam rangka melaksanakan urusan wajib, ditetapkan

berdasarkan SPM.

 

PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Dalam menyusun ABK perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas

utama dalam penyusunan ABK, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran

daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB.

1. Prinsip-Prinsip Penganggaran

1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,

sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu

kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki

hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena

menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan

kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk

menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan

anggaran tersebut.

2) Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan

belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas

tertinggi pengeluaran belanja.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya

dalam APBD/perubahan APBD.

3) Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya

secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 3 8

diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada

hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4) Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi,

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat

dipertanggungjawabkan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk

kepentingan masyarakat.

5) Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya

pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya

atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih

besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu

menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang

terkait.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang telah diuraikan diatas,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahanperubahan

kunci tentang penganggaran sebagai berikut :

􀂃 Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka

menengah

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka

yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan

dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi

sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian

pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 3 9

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi

ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk

membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam

penganggaran tahunan agar tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang

sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks

keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Cara ini juga memberikan

peluang untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan

terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program

yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.

􀂃 Penerapan penganggaran secara terpadu

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun

secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan

anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang

diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa

penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan

dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja

program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya

secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang

bersifat operasional.

􀂃 Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian

dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini

akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan

sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang

kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 4 0

Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi

kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu,

program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga atau SKPD harus

diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Aktivitas utama dalam penyusunan ABK adalah mendapatkan data kuantitatif

dan membuat keputusan penganggarannya.

Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi

dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan

outcome yang diharapkan. Perolehan dan penyajian data kuantitatif juga

akan menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana

strategis. Sedangkan proses pengambilan keputusannya melibatkan setiap

level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang

akan dianggarkan tersebut akan sangat tergantung pada data tentang target

kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

3. Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran

Alokasi anggaran setiap program di masing masing unit kerja pada akhirnya

sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas

dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah

melalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja

dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun dengan adanya

ASB, alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan

tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda APBD.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 4 1

4. Siklus Perencanaan Anggaran Daerah

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup

penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan

APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No.

32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun

anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD

paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan

umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD.

Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan

melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan

dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi

profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuka

adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.

2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan

oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun

anggaran berikutnya.

3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan

DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan

plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun

berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran

sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi)

DEPUTI IV BPKP 4 2

6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola

keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang

APBD tahun berikutnya.

7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai

dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD

pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang

APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran

yang bersangkutan dilaksanakan.p

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s